Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih sehingga penambahan beban iuran hanya akan memperberat jutaan keluarga.
“PKS berpandangan bahwa menaikkan iuran BPJS saat ini bukanlah pilihan yang tepat. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan sekecil apa pun tambahan beban iuran akan sangat dirasakan oleh keluarga. Yang lebih mendesak adalah bagaimana rakyat bisa merasakan manfaat BPJS dengan layanan yang lebih baik,” kata Kholid.
Ia menegaskan, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah perbaikan layanan kesehatan yang cepat, adil, dan merata, bukan penambahan kewajiban pembayaran. “Meningkatkan kualitas pelayanan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS. Itulah kebutuhan nyata saat ini,” ujarnya.
PKS juga meminta pemerintah mencari solusi alternatif ketimbang menaikkan iuran, seperti efisiensi anggaran, optimalisasi belanja kesehatan, dan perbaikan manajemen BPJS. Menurut Kholid, jalan pintas berupa kenaikan iuran justru menimbulkan beban baru bagi rakyat.
“Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Negara wajib hadir memastikan rakyat mendapatkan layanan yang bermutu dengan biaya terjangkau. Itulah semangat yang kami perjuangkan dalam kebijakan kesehatan publik,” tegasnya.
Dengan sikap ini, PKS menegaskan keberpihakan kepada rakyat agar kebijakan kesehatan tidak memberatkan, melainkan benar-benar menghadirkan layanan yang adil, cepat, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
